DPRP Minta Tanggungjawab Pangdam dan Kapolda


Written by Bela/Papos   
Tuesday, 26 October 2010 00:00
JABAT TANGAN : Muspida Provinsi Papua saat memberikan salaman kepada para anggota DPRP usai sidang Peripurna DPRP. Tampak Gubernur, Pangdam, Ketua DPRP, Kapolda dan para undangan berjabat tangan dengan anggota DPRP
JABAT TANGAN : Muspida Provinsi Papua saat memberikan salaman kepada para anggota DPRP usai sidang Peripurna DPRP. Tampak Gubernur, Pangdam, Ketua DPRP, Kapolda dan para undangan berjabat tangan dengan anggota DPRP
JAYAPURA [PAPOS] – Terjadinya kasus penembakan dan video kekerasan terhadap warga Papua sebagai bukti bahwa TNI dan Polri yang bertugas di Tanah Papua arogan dalam menyelesaikan konflik dan persoalan yang terjadi di daerah ini.
Penegasan ini disampaikan tiga Ketua Fraksi di DPR Papua, diantaranya Fraksi Pikiran Rakyat, Fraksi Demokrat dan Fraksi Damai Sejahtera kepada wartawan diruang press room DPRP Papua, Senin [25/10] siang.
Menurut para politisi ini, permasalahan di Papua tidak akan terselesaikan jika tindakan aparat keamanan arogan, sebab penyelesaian masalah pelanggaran HAM belum terselesaikan sudah muncul lagi pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oknum TNI dan oknum Polri.
Untuk itu, kata Ketua Fraksi Pikiran Rakyat, Yan P Mandenas perlu diambil sikap tegas dari Mabes TNI dan Polri terhadap pimpinan TNI dan POlri di daerah ini agar bisa mengawasi dan memberi arahan kepada bawahannya yang bertugas dilapangan.
“ Kami minta Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua agar dalam setiap menangani masalah di Papua harus dilakukan dengan cara persuasive, bukan malah bertindak arogan,” ujarnya 

Tugas TNI dan Polri adalah untuk melindungi masyarakat, bukan menakut-nakuti atau melakukan kekerasan, seperti yang dilakukan oknum anggota TNI pada video yang tersebar ditengah-tengah masyarakat.
“TNI dan Polri harus konsiten agar jangan menimbulkan konflik dan menyebabkan benturan yang berdampak terjadinya sebab-akibat. Memang aparat juga ada korban, tapi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan terhadap masyarakat,” tegas politisi ulung Hanura ini.

Ketiga fraksi ini sepakat, bila Kapolda dan Pangdam sudah tidak mampu mengatasi penembakan di Wamena, Timika dan Puncak Jaya, maka sebaiknya Kapolda dan Pangdam diganti saja. Sebab tidak ada statement tegas tentang penyelesaian kasus – kasus penembakan yang dilakukan oknum aparat TNI dan Polri di daerah ini.
Sementara itu menurut Ketua Fraksi Demokrat, Ruben Magai, SIP masalah penembakan dan penganiayaan terhadap warga asli Papua sudah jadi sorotan nasional dan Internasional. ‘’Lucunya, malah aparat di Papua tenang-tenang saja dan yang berbicara malah di pusat,” imbuhnya.
Dari pengamatan para wakil rakyat ini, setiap pergantian Pangdam dan Kapolda yang baru di Papua, selalu orang – orang yang sudah mau pension, ini terkesan bahwa pejabat yang ditempatkan di Papua hanya untuk mencari jabatan. “Kita minta kedepan jangan yang tua – tua yang ditempatkan di sini, lebih baik kasih seorang prajurit yang berpangkat strep merah/prada, tetapi ia mempunyai hati untuk bertugas di Papua, dari pada menempatkan seorang jendral berbintang, tetapi kerjanya malah tidak efektif dan tidak bisa menyelesaikan persoalan,” tegas politisi Demokrat ini.
Persoalan di Manokwari, Wamena, Timika dan Puncak Jaya sampai saat ini belum ada penyelesaian. Untuk itu, DPRP mendorong pimpinan dewan untuk menyurati pimpinan TNI dan Polri, bahkan Menko Polhukam serta Kaukus Parlemen Papua dan pihak terkait, untuk segera mengusut tuntas rentetan persoalan di Papua, sebab bila tidak segera di tuntaskan maka akan menimbulkan dendam di masyarakat Papua.
“Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia dari tahun 1961 – 2010, kasus pelanggaran HAM di Papua sudah setinggi langit.” katanya.
Ia mengatakan Papua ini memang unik, dibutuhkan orang yang mempunyai hati dan keberanian untuk membangun orang Papua. Dengan demikian akan timbul rasa nasionalisme orang Papua bukannya apatisme.
Aparat baru yang ditugaskan di Papua, tidak mengerti dengan kultur orang Papua, mereka dalam menyelesaikan masalah, hanya tinggal main tembak saja. Karena itu, setiap penempatan pejabat, apakah itu, Pangdam, Kapolda dan Kajati harus terlebih dahulu dilakukan test psikologi sehingga ketika mereka bertugas di Papua tidak asal main kekerasan, tetapi bertindak dengan hati nurani.
“Kapolda, Pangdam dan Kajati jangan yang usia tua. Saya sudah bicara dengan Deputi I Menkopolhukam, bilamana mau menempatkan pejabat di Papua jangan hanya melihat Sumber Daya Alam (SDA) Papua saja, tetapi terus mengorbankan orang Papua. Itu tidak akan ada solusi,”ujar dengan suara lantang.
Untuk itu, ketiga fraksi ini akan mendorong DPR Papua untuk segera membentuk tim Pansus dan tim investigasi serta mendesak pimpinan DPR Papua untuk segera membentuknya.Pembentukan pansus atau tim investigasi DPR dilakukan untuk kepentingan bangsa dan bukan kepentingan partai.
“Kalau nantinya kedepannya tidak ada upaya dari Pangdam dan Kapolda untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kami akan minta agar jabatan keduanya segera dicopot saja,”tutur Yan yang selama ini dinilai dikenal cukup vocal.
Sementara Ketua Fraksi Damai Sejahtera, Pdt Charles Simare-mare meminta setiap penugasan dari luar di Papua harus dites psikologisnya, sehingga saat menjalankan tugas, mereka tidak arogan. Janganlah mudah emosi dan terpancing sehingga tinggal main tembak dan menyiksa. “Harus punya hati nurani bila mau bekerja dan bertugas di Papua. Karena mereka adalah umat Tuhan yang harus dilindungi, bukan disiksa,”ujar Simare–mare [bela]